­Komisi V DPR melanjutkan pembahasan alokasi anggaran RAPBN 2017 untuk fungsi dan program masing-masing unit eselon I BMKG, Kepala BASARNAS, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selaku mitra kerja Komisi.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia itu digelar untuk menyesuaikan pagu anggaran belanja masing-masing Kementerian atau lembaga dalam penyusunan program dan kegiatan RKA-K/L RAPBN 2017, berdasarkan usul dan pendapat Komisi V dalam memperjuangkan program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi V Capt. Anthon Sihombing memberikan tanggapannya terkait materi program kegiatan yang dibuat oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), dan meminta agar pihak swasta turut serta dilibatkan dalam proyek pengembangan wilayah itu.

“Tolong diperbanyak untuk melibatkan juga pihak swasta, sehingga  dalam pekerjaan itu memiliki tujuan yang jelas,” ujar Anthon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/09/2016).

Menurutnya, pihak swasta terlihat agak susah untuk ikut berperan, hal tersebut mungkin karena ada ketidak inginan dari pemerintah untuk melibatkan pihak swasta. “Tetapi untuk memajukan ini, sebaiknya melibatkan swasta,” tegasnya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Komisi V dalam rapat itu adalah masalah BMKG yang seolah-olah  keluar dari tupoksinya. BMKG harus mampu mensosialisasikan hasil-hasil yang didapat kepada jaringan-jaringan dibawahnya.

“Tolong kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena banyak nelayan mereka yang belum mengerti bagaimana cara membaca sistem cuaca. Hal ini  untuk menghindari terjadinya kecelakaan ketika melaut,” ucap politisi Golkar itu. (dep,mp) foto : andri/hr.